Kam. Okt 17th, 2019

PUNGUTAN LIAR PTSL 2019 DI DESA MEKAR JAYA

 

Kantor pertanahan (BPN) LAMPUNG UTARA

 

 

 

KEMBALI TERJADI DUGAAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) PROGRAM SERTIFIKAT PTSL 2019 DI DESA MEKAR JAYA.

 

 

 

HARIAN DATAPOST, lampung utara -Terkait besarnya pungutan dana pembuatan buku Sertifikat tanah yang telah di programkan pemerintah pusat hingga ke pedesaan yang telah di setujui oleh 3 metri, khususnya untuk Lampung sebesar Rp.200 Ribu.

Biaya tersebut untuk berbagai macam urusan administrasi dari hulu hingga hilir petugas desa, sedangkan untuk pegawai BPN dana itu sama se-kali tidak ada kaitanya kecuali kebijakan orang-orang desa terhadap petugas BPN pada saat pengukuran di lokasi desa/kampung.

Hal tersebut di jelaskan Kepala BPN lampung Utara yang di wakili oleh Kabag TU BPN Muslim, di ruang kerjanya. Lebih jelas kabag TU BPN yang di dampingi kasi infrastruktur Winarno, dan Rifai menjelaskan,(11/09/2019)

“Pada dasarnya, kalau urusan PTSL yang telah di programkan oleh pemerintah pusat sampai ke desa/kampung yang di ikat oleh surat keputusan 3 menteri. khususnya dana urusan pembuatan PTSL berupa sertifikat pihaknya tidak tahu menahu soal pendanaan.

Hanya saja pihaknya mengetahui besarnya hanya 200 ribu, sedangkan kalau pungutan dana oleh pihak panitia desa melebihi dari aturan SK 3 menteri khususnya di lampung memang di perkuat oleh SK gubernur no.36 th.2017 dan SK bupati. yang di perkuat juga oleh pasal.5.ayat 1 dan pasal.3, tambah Rifai pada tim media.

 

 

 

Kades bergegas hindari awak media.

 

 

 

Terkait dengan adanya dugaan pungutan lebih 350 ribu, oleh pihak panitia desa Mekar jaya yang di komandokan kades (OHA) kec.Tanjung Raja, lampung Utara, hal tersebut pihak BPN tidak bisa berbuat banyak atau mencegahnya.

Jadi kalau ada yang memungut dana lebih dari 300 ribu bahkan mengatas namakan pihak BPN itu tidak benar sanggah Winarno kasi infrastruktur BPN lampura.

“kalau ada aparat desa yang memungut dana lebih besar lagi, Dengan dalih pihak BPN ini dan itu sama sekali tidak benar, bahkan adukan saja ke pihak yang berwajib saran winarno”.

Bahkan pihak BPN berterimakasih pada tim media yang sudah mau menginformasikan hal-hal terkait menjual atau atas nama pihak BPN tambah Rifai.

BPN lampung utara sendiri meminta bantuan pada media untuk mensosialisasikan pada masyarakat bagi yang tanah atau pekarangannya belum di sertifikatkan di koordinirkan lewat kades ungkap winarno, ujarnya.  (herni).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *