Jum. Jan 22nd, 2021

LAHAN LOKASI PASAR MILIK PEMDA PRINGSEWU DIDUGA DIKOMERSILKAN

 

 

 

DiDuga Lahan Pasar Banyumas DiPerjual Belikan.

 

 

 

Gambar bangunan ruko yang sedang dibangun diduga lahan dan bangunan tak berizin (IMB) (foto:ares/wn)

 

 

 

 

Pringsewu, DataPost  –  Bangunan atau melakukan kegiatan membangun tanpa memiliki IMB (izin mendirikan bangunan). Sementara di tempat seperti di daerah/wilayah daerah otonomi baru di kabupaten pringsewu, Sangat riskan atau berisiko kalau membangun tidak memiliki IMB. Apakah di tempat tersebut kurang kesadaran dari pengelola atau pihak terkait, atau mentang-mentang mereka merasa orang yang memiliki kewenangan sehingga tak mengindahkan peraturan pemerintah.

 

Ada bangunan yang diduga kuat tak memilik IMB, dimana diatur dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Tujuan IMB adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukan tanah.

 

Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005). Permohonan IMB kepada harus dilengkapi dengan (Pasal 15 ayat [1] PP 36/2005).

 

 

 

 

 

Bangunan yang berdiri di pasar Banyumas , Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu yang rencananya untuk apotek diduga kuat menyalahi aturan karena tidak mengindahkan aturan pemerintah tentang IMB.

 

Jirin kepada awak media di ruang perpustakaan dan arsip daerah pringsewu saat ditemui dan dikonfirmasi terkait bangunan tersebut membenarkan bangunan ruko yang berada di pasar banyumas milik pribadi yang nantinya diperuntukan untuk apotek (22/12)

“saya sudah menghabiskan dana 11 juta untuk borongan tukang yang mengerjakan bangunan ruko itu, ya saya anggap cap goci aja kalau memang itu sudah menyalahi aturan ya tinggal dirobohin aja kalau gak boleh berdiri di lokasi Pemda” tegasnya dengan nada tinggi”.

“kalau ada persoalan dengan oknum pemerintah terkait administrasi itu bukan urusan saya silahkan kejar orangnya kalau saya hanya pemilik bangunan gak lebih dari itu saya juga sudah ngomong sebelumnya sama  “A ” selaku koordinator pasar Banyumas kalau saya mau bangun ruko untuk di lahan tersebut yang nantinya mau saya jadikan apotek” pungkasnya.

Dalam hal ini Jirin pemilik bangunan ruko dan ” A” selaku koordinator pasar sudah mengangkangi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang Berhak atau Kuasanya yang Sah.
Pasal 2. dijelaskan Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

 

 

 

 

 

Serta Pasal 4( 1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal
3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.

(2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal
ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa
Daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.

 

Terpisah Bambang Suharmanu selaku Kepala Dinas koperasi UKM perdagangan dan perindustrian Pringsewu melalui Enda Faksi Jaya selaku Kabid Perdagangan diruang kerjanya (23/12) kepada awak media memberi tanggapan terkait bangunan ruko yang berdiri di pasar banyumas yang masih dalam lahan milik pemda “sementara ini kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan sudah kita hentikan terkait pelanggarannya dimana bangunan tersebut dinilai ada kesalahan kita akan konsultasikan melalui bidang hukum, kita juga gak bisa gegabah ngambil kesimpulan apakah nantinya bangunan itu harus dirobohkan atau seperti apa kita konsultasikan dulu dibidang hukum instansi kita” singkatnya.

Ditempat yang berbeda Andi Purwanto Kepala Inspektorat Pringsewu “diruang kerjanya (23/12) menegaskan kepada pewarta saat dimintai tanggapan terkait bangunan ruko yang dibangun dilahan pemerintah yang berada di pasar banyumas “kita koordinasikan dulu kepada Inspektur Pembantu yang membidanginya jika ditemukan adanya pelanggaran atau cacat administrasi ya bangunan tersebut harus segera dirobohkan karena sudah jelas tidak boleh sembarangan membangun dilahan milik pemerintah karena dipringsewu ini ada aturan pemerintah yang harus kita ikuti aturannya, kita akan panggil dengan segera pihak yang terlibat untuk oknum dinas terkait juga kita akan panggil” tutupnya. (Ares/WN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *