Rab. Apr 14th, 2021

Oknum Pejabat Biro Kesra Lampung Diduga Mark-up Dana Bansos Covid-19 Tahun 2020

 

 

 

Oknum Pejabat Biro Kesra Lampung Diduga Mark-up Dana Bansos Covid-19.

 

 

 

 

Buuussseeeeetttt……, Beli 1 Plastik/Packing Harga Ratusan Perak, “Disulap” Jadi Rp 9.250

 

 

 

 

 

 

BANDARLAMPUNG, DataPost – Pejabat di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung diduga melakukan mark-up harga pembelian barang sembako bantuan bencana covid-19 tahun 2020 yang dianggarkan mencapai Rp 9,8 miliar.

Untuk diketahui Biro Kesra Pemrov Lampung mendapat dana proyek pengadaan bantuan sembako covid-19 tahun 2020 senilai Rp 9.8 miliar, untuk bantuan sembako kepada sekitar 98 ribu warga yang tersebar di 14 kabupaten/kota se Lampung.

Dari anggaran Rp 9,8 Miliar Biro Kesra sudah mencairkan dana sekitar Rp 4,9 miliar, dengan peruntukan sembako kepada 49 ribu warga yang sudah disalurkan sejak Bulan Mei-Juni 2020.

Anggaran bantuan sembako tahap kedua sampai saat ini masih proses.

Hasil investigasi dan laporan wartawan, penyalahgunaan dana bansos yang patut diduga melibatkan kepala biro Kesra Drs. Ratna Dewi., MM, modusnya dugaan menggelembungkan harga atau mark-up harga barang-barang sembako dibeli.

Barang-barang yang dibeli tersebut ada enam item yakni ; beras, minyak goreng, gula, kecap, teh kotak dan plastik kemasan untuk membungkus sembako. Dan patut diduga semua harga barang yang dibeli harganya diatas harga standar pasar.

Berdasarkan investigasi daftar harga paket bantuan sembako Covid-19 Biro Kesra rinciannya, beras medium sebayak 5 kg dengan harga 9.775 per Kg, minyak goreng 1 liter seharga Rp. 11.000, Gula pasir 1 kg seharga Rp.17.975, Teh 1 kotak Rp. 5.800, kecap 1 botol Rp. 7.100, dan plastik/packing 1 buah seharga Rp. 9.250.

Dari anggaran tersebut ditemukan fakta, untuk Beras medium 5 kg dibelanjakan beras merk kepala cap Kembang Ramos Setra dengan harga Rp 48.875 ribu untuk 5 kg, padahal harga beras medium dengan merek sejenis pasarannya hanya sekitar Rp 9.000 /kg. Dan jika membeli dalam partai besar masih ada potongan harga.

Artinya dari item barang beras saja Biro Kesra sudah ada selisih harga dan keuntungan dari diskon yang diperoleh.

Mirisnya lagi dari ratusan ton beras yang dibelanjakan tersebut ditemukan sejumlah beras busuk di daerah Lampung Tengah sehingga dikembalikan oleh warga.

Lebih mengagetkan lagi mark-up pada pembelian packing plastik pembungkus paket sembako bantuan covid, yang dianggarkan Rp 9.250 hanya untuk satu plastik. Mirisnya lagi plastik yang dibeli kualitasnya buruk dan hargnya pun jauh dari harga di pasaran.

Dari hasil temuan fakta wartawan, plastik/packing yang dibeli tak ubahnya seperti plastik kresek, perbedanya hanya dilabeli tulisan paket bantuan sembako covid 19 ditambah logo pemrov Lampung.

Padahal hasil penelusuran wartawan dipasaran packing /plastik sejenis harganya berkisar Rp 6.500 –Rp 10 ribu per /pack dengan isi 100 unit. Artinya ada selisih yang cukup mencolok dari item pembelian packing tersebut.
Belum lagi mark-up pada pembelian gula dan minyak goreng, kesemuanya jauh dari harga di pasaran.

“Kalau saya lihat harganya sih jauh di atas harga pasaran. Apalagi kalau beli banyak pasti dapat diskon. Kita sama-sama tahu ajalah,” ujar Indra pedagang sembako di daerah Pasir Gintung.

Berikut fakta hasil temuan wartawan terkait item barang- barang paket bantuan sembako covid 19 yang dibeli biro Kesra lainnya yakni Minyak Goreng 1 liter merk fortune, Gula pasir 1 kg merk PSMI, Teh 1 kotak Merk sari wangi, dan Kecap 1 botol kecil Merk sedaaap.

Sementara Kepala Biro Kesra Provinsi Lampung, Dra Ratna Dewi yang dikonfirmasi wartawan mengaku belum mengetahui terkait dugaan penggelembungan harga dalam pemebelian paket sembako bantuan bencana covid- 19 tersebut.

Ratna mengaku masih akan mengecek kepada PPTK kegiatan pengadaan sembako bencana covid 19 tahun 2020 di bironya. “Saya belum tahu itu, nanti saya akan cek dulu, ke PPTKnya, karena saya tidak tahu,” kata Ratna saat dihubungi wartawan.

Lembaga Pemantau Kebijakan Daerah Asrul Sani mengecam adanya dugaan praktik kotor dengan menggelembungkan harga pembelian paket untuk bencana covid 19.

“Kita menyayangkan hal ini, artinya pemerintah provinsi Lampung tidak peka, ditengah masyaakat susah masih mau cari untung, padahal jelas ada ancaman mati dari KPK bagi oknum-oknum yang korupsi bantuan bagi covid 19 ini, ini tidak min-main, apalagi proyek pengadaan bencana covid 19 ini tidak ada pajaknya” kata Asrul saat dihubungi wartawan.

Untuk itu Asrul mendesak penegak hukum baik kejaksaan dan Polda Lampung untuk segera mengusut kasus ini. “Kita minta penegak hukum turun lakukan penyelidikan, bongkar kasus mark-up ini. Apalagi kita tahu KPK sudah mewanti-wanti soal pengadaan bencana covid 19 ini,” tegasnya.

Asrul juga mengaku akan melaporkan kasus ini kepada KPK dan Kejagung. “Kita akan liat wait and see, kita akan kumpulkan dulu data dan bahanya terkait kasus ini, dan setelah itu kita akan laporkan,” tutupnya. (RnD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *