Rab. Feb 26th, 2020

DANA PKH DIDUGA DISUNAT OKNUM PENGURUS

Pengeluaran dana PKH dalam pengurusan tak jelas peruntukannya.

 

 

 

 

DUGAAN PENGUCURAN DANA PKH TIDAK TEREALISASI DENGAN BAIK

 

 

 

 

PRINGSEWU, HARIAN DATAPOST –  Seharusnya warga yang berhak mendapatkan bantuan dana PKH jangan lagi ada yang di persulit atau pemotongan dana yang diterimanya.

Warga keluhkan adanya pemotongan dana PKH yang diterimanya,  tidak jelas kegunaan pemotongan dana tersebut.    Di duga pengucuran dana PKH tidak terealisasi dengan baik di salah satu kelompok PKH  yang di ketuai Lastri dan Hafis selaku pendamping PKH di pekon Fajaragung kec.pringsewu kab.Pringsewu Lampung

Dalam hal ini narasumber yang enggan ditulis namanya, menyampaikan rasa keberatannya di karenakan saya seharusnya menerima sesuai uang masuk di rekening sebesar Rp 950.000 tapi saya hanya menerima Rp 450.000
dan yang sudah sudah kami anggota setelah pencairan di suruh bayar iuran sebesar Rp 30.000 kami diam, ketika kita tanyakan pertanggung jawabannya uang iuran untuk kegiatan sosial, Tegasnya.

 

 

 

 

Bukti resi ATM

 

 

 

 

“ya, saya merasa keberatanlah mas (red). Seharusnya saya menerima dana itu dari rekening Rp. 950.000,- bukti slip nya ada kok,  buktinya.  Tetapi yang saya terima ternyata hanya Rp. 450.000,-. Selama ini kami diam setiap pencairan selalu ada pemotongan Rp. 30.000,- yang katanya untuk keperluan sosial, tapi setiap kami tanya selalu tak jelas pertanggung jawabannya” jelasnya.

Ketika di konfirmasi Senin 27/01/2020 oleh awak media Hafis menjelaskan hal itu terjadi di karenakan kedua komponen sekarang sudah masuk SD bukan balita lagi, untuk program PKH katagori SD Rp 225.000 perkepala, karena komponennya ada dua jadi hanya Rp. 450.000 . memang uang yang masuk di rekening narasumber Rp. 950.000 atas dasar kesepakatan sesuai  yang di serahkan, (Rp 450.000 )

Setelah selesai proses pencairan di umumkan ke anggota kelompok, bahwa ada sisa uang sebesar, Rp 2. 100. 000 dan di pegang ketua kelompoknya.

Terpisah menurut keterangan Hartadi pejabat yang membidangi program PKH dari dinas sosial justru kami lagi gencar gencarnya mensosialisasikan peraturan mengenai program ini, saat di temui diruang kerjanya.

“Kan ada sangsi pidana nya,
Pada pasal 43 :
( 1 ) setiap warga yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin, sebagaimana di maksut dalam pasal 38 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda baling banyak Rp 500. 000 000,00( lima ratus juta) tegasnya.

 

Laporan : Aris Joko .s

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *